Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak mundur dari jabatannya. Hal ini buntut dari ketidakmampuannya mengatasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diretas malware Ransomware Lock Bit 3.0.
Desakan muncul dari petisi yang diinisiasi oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Petisi yang dimulai sejak Rabu (26/6/2024) ini telah ditanda tangani lebih dari 17 ribu orang per Senin (1/7/2024).
“Sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” tulis SAFEnet dalam petisinya di change.org.
Tidak hanya SAFEnet, Ketua Cyberity Aris Kurniawan turut mendesak Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatan. Ia dianggap gagal mengatasi masalah serangan siber yang berdampak bagi layanan publik di Indonesia.
“Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah harus bertanggung jawab atas krisis ini dan harus segera melakukan pemulihan,” ujar Arif pada Sabtu (29/6/2024), dikutip dari MediaIndonesia.
Selama dua tahun terakhir, sebanyak 113 kasus kebocoran data pribadi terjadi di Indonesia.
Bahkan, lembaga keamanan siber, Surfshack juga mencatat sebanyak 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data sepanjang 2023. Akibatnya, Indonesia masuk dalam peringkat ke-13 sebagai negara paling banyak kebocoran data di dunia.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!” pungkas petisi yang digagas oleh SAFEnet.
Budi Arie: “No Comment”
Menkominfo Budi Arie justru menanggapi petisi itu dengan santai. Menurutnya, petisi tersebut merupakan hak masyarakat untuk bersuara. Ia mengaku masih fokus membereskan masalah peretasan PDN.
“No comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujar Budi Arie pada Kamis (27/6/2024) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan semua masalah yang muncul akibat peretasan PDN tersebut. Ia juga menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peretasan PDN.
“Isu kebocoran data itu belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, nggak ada pembocoran ya,” tambahnya.
Jabatan Menkominfo dinilai diisi orang tidak berkapasitas
Mengutip Kompas.com, Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum menyebut bahwa jabatan Menkominfo beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik. Mereka memiliki kapasitas yang meragukan untuk mengurus persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru.
Padahal, seharusnya posisi Menkominfo diisi oleh orang yang memiliki wawasan soal perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.
“Pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” ujar Nenden pada Kamis (27/6/2024).
Sumber: