Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi enggan merespons desakan mundur dari kelompok masyarakat sipil. Desakan itu datang buntut peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Ditemui usai rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Budi enggan menanggapi pertanyaan wartawan ihwal desakan mundur tersebut. Dia justru menjawab bahwa urusan PDNS satu suara, yakni akan disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
“Pak Menko Polhukam, satu suara,” ujar Budi di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Dia tetap tak menjawab setelah beberapa kali dikonfirmasi media. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu memilih meninggalkan media.
Budi sejatinya menghadiri rakor tingkat menteri membahas penggantian PDNS yang diserang ransomware di Kemenko Polhukam. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Sebelumnya, Ketua Cyberity atau komunitas keamanan siber, Arif Kurniawan, mendesak Budi Arie untuk mundur dari jabatannya. Budi Arie dianggap gagal mengatasi masalah serangan siber yang mengakibatkan banyak layanan publik di Indonesia lumpuh.
“Kami meminta pimpinan kementerian/lembaga, terutama Menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat dan mengundurkan diri dari jabatannya. Mengingat krisis keamanan data kali ini diduga terjadi akibat tumpang tindihnya kewenangan dan kelalaian penyelenggara PDN,” ucap Arif dalam keterangannya, Sabtu, 29 Juni 2024.
Petisi mendesak Budi Arie mundur dari jabatannya juga menggema dalam laman change.org. Petisi digagas oleh organisasi SafeNet pada Rabu sore, 26 Juni 2024.
Petisi ini muncul setelah sepekan PDNS yang berisi data-data pemerintah dan publik diretas. Salah satu hal yang disoroti SafeNet adalah belum ada penjelasan lengkap termasuk mitigasi data-data pribadi.(ADN)
Sumber: