Pemerintah Temukan Pihak Bersalah yang Bikin Pusat Data Nasional Diserang Ransomware


SERAMBINEWS.COM – Pemerintah menemukan pihak internal yang dianggap bersalah sehingga menyebabkan Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware LockBit 3.0.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, dari hasil forensik, pemerintah telah mengetahui pengguna atau user yang mengakibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware.

“Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hadi mengatakan, para pengguna itu akan diproses hukum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan aparat.

“Penegakan hukum oleh BSSN, nantinya oleh aparat, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Hadi.

Sementara itu, Cyberity menemukan ada masalah yang sangat serius dalam pengelolaan PDN.

Salah satunya, kurangnya kontrol terhadap protokol keamanan siber.

Setiap instansi pengguna PDN berhak mengatur konfigurasi sendiri tanpa diawasi.

Ketua Cyberity Arif Kurniawan mengatakan, jika sistem admin teknologi informasi tersebut cakap, hasilnya bagus.

Namun, jika tidak cakap, banyak masalah yang akan timbul.

Dukungan terhadap PDN juga tidak memadai, bahkan jauh dari kesan profesional.

Arif juga mengatakan, instansi pemerintah daerah dan pusat pengguna PDN juga memiliki persoalan internal.

Banyak pejabat yang mengurusi teknologi informasi, justru tidak mengerti cara berpikir teknologi informasi.

Umumnya, mereka yang menjabat hanya karena kedekatan atau intervensi politik, bukan berdasarkan kecakapan yang dimiliki.

”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti untuk membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” ujar Arif, Minggu (30/6/2024), dikutip dari Kompas.id.

Diketahui, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami serangan siber jenis ransomware.

Data-data di dalamnya pun terkunci dan peretas meminta tebusan sebesar Rp 8 juta dollar AS. Direktur Network dan IT Solutions Telkom Indonesia Herlan Wirjanako menyampaikan bahwa tebusan itu diminta oleh peretas kepada pemerintah jika ingin data di PDN yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka.

“Jadi memang di dark web itu, kami jalan ke sana, kami ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta dollar AS,” ujar Herlan Wirjanako saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Senin (24/6/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyampaikan, PDN yang mengalami serangan siber dikelola oleh PT Telkom dan berlokasi di Surabaya.

Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan layanan publik kembali normal pada bulan ini usai Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware.

“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi menjelaskan, data-data akan dicadangkan ke dalam hot site atau situs panas yang ada di Batam, Kepulauan Riau.

Ia menyebutkan, cold site atau situs dingin di Batam akan ditingkatkan menjadi hot site untuk melakukan back up data.

“Khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujar Hadi.

Mantan panglima TNI ini mengatakan, sejumlah layanan publik terhambat akibat serangan siber PDN, misalnya layanan Imigrasi.

Ia berharap, langkah yang diambil pemerintah itu bakal mengembalikan pelayanan publik seperti semula.

“Maka ke depan, bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya (menjadi hot site), bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Hadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut hadir tetapi ia tidak mau banyak bicara.

“Kita usahakan pemulihan,” kata Budi Arie kepada awak media.

Budi Arie juga bungkam saat ditanya soal desakan mundur dari jabatan menkominfo.

Diketahui, sudah sepekan PDN belum pulih dari mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.

Tim dari Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, telah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).


Sumber:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *